MRP Papua dan MRP Papua Barat Hasilkan Empat Keputusan Strategis dalam Pleno Luar Biasa

 

MRP Papua dan MRP Papua Barat Hasilkan Empat Keputusan Strategis dalam Pleno Luar Biasa

GEDILAYU.COM – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua bersama Majelis Rakyat Papua Barat menggelar Rapat Pleno Luar Biasa yang menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP), perlindungan hak asasi manusia, serta arah kebijakan pemerintahan di Tanah Papua.

Dalam pleno tersebut, para peserta menyepakati empat keputusan utama, yaitu:

1. Pemenuhan hak konstitusional Orang Asli Papua dalam rekrutmen politik, khususnya terkait proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Papua dan Papua Barat.

2. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi Orang Asli Papua, sebagai bagian dari upaya menjamin hak-hak dasar masyarakat adat Papua sesuai amanat konstitusi.

3. Perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh mahasiswa dan pelajar asal Papua dan Papua Barat yang sedang menempuh pendidikan di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga mereka memperoleh rasa aman dan perlakuan yang adil selama menjalani pendidikan.

4. Permintaan penarikan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua, yang dinilai perlu dikaji kembali sesuai aspirasi masyarakat Papua.

Selain empat keputusan tersebut, MRP Papua dan MRP Papua Barat juga menghasilkan satu rekomendasi, yakni meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka ruang dialog dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan hak asasi manusia di Tanah Papua secara damai dan bermartabat, dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.

Keputusan dan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dalam forum Pleno Luar Biasa yang mempertemukan unsur-unsur MRP Papua dan MRP Papua Barat guna membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat Papua.