Pemda Sorong Selatan Diminta Selektif Memilih Program dari Pemerintah Pusat

 Pemda Sorong Selatan Diminta Selektif Memilih Program dari Pemerintah Pusat

Teminabuan – Muncul pandangan dari sejumlah kalangan masyarakat yang mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan agar lebih cermat dalam memilih dan menjalankan program yang berasal dari pemerintah pusat. Menurut mereka, setiap kebijakan yang diterapkan di daerah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, bukan sekadar mengikuti seluruh program tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Pandangan tersebut menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sorong Selatan. Oleh karena itu, program dari Jakarta dinilai perlu dikaji terlebih dahulu agar selaras dengan karakteristik daerah, potensi lokal, serta aspirasi masyarakat adat.

"Pemda harus pintar memilih program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Jangan sampai kebijakan yang dijalankan hanya karena berasal dari pemerintah pusat, tetapi tidak menjawab persoalan masyarakat di Sorong Selatan," ujar salah seorang tokoh masyarakat.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, maupun investasi diharapkan tetap mengedepankan dialog dengan pemilik hak ulayat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengamat kebijakan publik menilai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah idealnya bersifat kemitraan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyaring program yang relevan, mengadaptasinya dengan kondisi lokal, serta menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat apabila terdapat kebijakan yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan di Sorong Selatan diharapkan tidak hanya mengikuti arah kebijakan nasional, tetapi juga mampu menjaga kepentingan masyarakat, menghormati hak masyarakat adat, dan mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan.