Papua Tengah — Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John N.R. Gobai, menegaskan pentingnya perlindungan sekaligus pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Papua Tengah.
Menurut Gobai, keberpihakan terhadap pengusaha OAP merupakan amanat Otonomi Khusus (Otsus) yang harus diwujudkan melalui kebijakan nyata. Pengusaha OAP perlu memperoleh ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat asli Papua.
Ia menilai, pemerintah daerah bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu memastikan adanya mekanisme pengadaan yang memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha OAP, tanpa mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gobai juga mendorong adanya pembinaan yang berkelanjutan, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan administrasi, hingga akses terhadap permodalan. Dengan demikian, pengusaha OAP tidak hanya menjadi peserta dalam pengadaan pemerintah, tetapi juga mampu bersaing dan berkembang secara mandiri.
"Perlindungan terhadap pengusaha Orang Asli Papua bukan hanya soal memberikan kesempatan, tetapi juga memastikan mereka memiliki kemampuan untuk tumbuh, berdaya saing, dan menjadi bagian dari pembangunan daerah," ujarnya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, maupun lembaga terkait, dapat bersinergi dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada pengusaha OAP. Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat asli Papua serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Dengan adanya keberpihakan yang diimplementasikan secara konsisten, diharapkan semakin banyak pengusaha OAP yang mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan Papua Tengah dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
0 Comments