Transparansi Dana Otsus di Sorong Disorot, Pemerintah Diminta Perkuat Keterbukaan

Transparansi Dana Otsus di Sorong Disorot, Pemerintah Diminta Perkuat Keterbukaan

TANAH PAPUA – Di tengah derasnya aliran Dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua, khususnya , persoalan transparansi kembali menjadi sorotan tajam. Pemerintah pusat menilai keterbukaan dalam pengelolaan anggaran masih lemah dan perlu dibenahi secara serius.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa transparansi merupakan titik krusial dalam tata kelola dana otsus. Di tengah tingginya realisasi penyaluran, ia menilai informasi kepada publik belum disampaikan secara optimal.

“Kalau tidak disampaikan ke masyarakat, wajar kalau muncul kecurigaan. Masyarakat berhak tahu dana otsus itu digunakan untuk apa,” tegas Ribka, pada Selasa (7/4).

Dana otsus sejatinya dialokasikan untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur. Namun di lapangan, pertanyaan klasik masih terus muncul terkait sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah mengklaim penyaluran dana otsus tahap pertama telah hampir rampung, dengan capaian mencapai sekitar 95 persen. Meski demikian, sejumlah daerah masih menghadapi kendala administratif dan teknis, yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam tata kelola.

Pengawasan pun dijanjikan akan diperketat. Namun tanpa keterbukaan aktif dari pemerintah daerah, publik dinilai akan tetap berada dalam posisi bertanya-tanya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis di tengah masyarakat: jika dana terus mengalir, tetapi transparansi belum maksimal, lalu siapa yang sebenarnya menikmati Dana Otsus?